Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial

12923

Pekerjaan Sosial salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat penting di dunia. Pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki para Pekerja Sosial menempatkan pada posisi strategis dalam berbagai bidang. Terbukti bahwa profesi Pekerja Sosial merupakan salah satu dari delapan karir terbaik (Wall Street Journal 2006 dalam Ritter, 2009 ). Kemampuan seorang Pekerja Sosial tentu tidak terlepas dari nilai, etik, kualitas, pengetahuan dan keterampilan praktik yang baik.

International Federation of Social Worker (IFSW) menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial berfungsi untuk mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan manusia dan pemberdayaan, serta membantu orang-orang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Memanfaatkan teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial pada titik-titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungan mereka. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial (IFSW General Meeting in Montréal, Canada, July 2000). Tantangan besar Pekerja Sosial ialah bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, menyatakan bahwa yang disebut Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Artinya, terdapat banyak Pekerja Sosial profesional yang merupakan lulusan kesejahteraan sosial/ pekerjaan sosial dari 34 perguruan tinggi (PT) yang ada di Indonesia, dengan rata-rata lulusan 30 orang pertahun pada setiap PT. Besarnya jumlah Pekerja Sosial tentu diharapkan dapat menjawab tantangan permasalahan sosial, meskipun sebaran sumber daya manusianya terbagi menjadi dua, yaitu pada sektor pegawai swasta maupun pegawai negeri.

Lebih lanjut, banyaknya jumlah Pekerja Sosial di Indonesia menuntut adanya kebutuhan sebuah organisasi atau institusi yang menaungi profesi. Organisasi yang berfungsi untuk melindungi, memberdayakan dan menjadi pengawas dalam proses praktik pekerjaan sosial. Di Indonesia telah berdiri sebuah organisasi profesi Pekerjaan Sosial dengan nama Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) yang hadir sejak tahun 1998. IPSPI bertujuan untuk mewadahi Pekerja Sosial Profesional Indonesia dalam meningkatkan pengakuan dan kompetensi praktik agar terwujud Pekerja Sosial yang berkualitas, profesional dan akuntabel. Kemudian untuk memastikan praktik yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, maka dibuatlah sebuah kode etik profesi yang menjadi sebuah sistem norma atau aturan yang tertulis jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh seorang profesional.

Profesi

Pekerjaan Sosial sebagai sebuah profesi, memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Pengakuan dan eksistensinya membutuhkan perjuangan untuk memberikan bukti nyata, baik dalam pendidikan maupun pengembangan praktiknya. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dibayar, khususnya yang memerlukan pendidikan dan pelatihan lanjut (Hornby dalam Fahrudin, 2012).

Pemahaman akan profesi dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari menjadi cenderung terbalik atau salah. Pekerjaan yang sering digeluti sehari-hari dipahami menjadi sebuah profesi, padahal tidak demikian dalam pengertian ilmiahnya. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja sehari-hari sebagai supir angkutan umum, pedagang dan lainnya cenderung juga dinyatakan sebagai sebuah profesi. Hal tersebut sangat keliru, sebab untuk melakukan pekerjaan tersebut tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus serta lanjutan untuk mampu melakukan pekerjaannya.

Kriteria profesi yang dikemukakan oleh Greenwood mengenai sebuah profesi antara lain:

  1. Suatu profesi mempunyai pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematik yang mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik; persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual ataupun praktikal.
  2. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga profesional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi profesional.
  3. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik profesional, pendidikan dan standar kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa profesional.
  4. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistematik yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.
  5. Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dan kelompok-kelompok formal dan informal, sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya (Fahrudin, 2012).

Berdasarkan kriteria diatas, jelas perbedaan antara profesi yang sesungguhnya dan pekerjaan sehari-hari yang dianggap menjadi sebuah profesi. Kemudian menjadi penting untuk diperhatikan, apakah Pekerja Sosial di Indonesia telah melalui kriteria yang tertera diatas. Banyak Pekerja Sosial Profesional telah melalui kriteria tersebut, sebagai eksistensi serta pengakuannya, seorang Pekerja Sosial datang dan bergabung dengan organisasi profesi.

Kemudian mereka secara otomatis menjadi anggota, dan mendapatkan hak-hak sebagai anggota sesuai dengan peraturan organisasi yang ada. Setiap Pekerja Sosial tersebut akan mendapatkan informasi seputar perkembangan pendidikan dan keterampilan dalam melaksanakan praktik di lapangan. Tentu mereka juga akan mendapatkan pengawasan dengan pemahaman kode etik sebagai pedoman Pekerja Sosial dalam melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Pekerja Sosial Profesional. Maka proses pelaksanaan dan pelembagaan yang terstruktur dan rapih memudahkan akses hubungan Pekerja Sosial dengan klien, sesama Pekerja Sosial, dan stakeholder lainnya.

Kode Etik Profesi 

Pentingnya kode etik dalam profesi Pekerja Sosial tidak dapat dihindarkan. Profesionalitas sebuah profesi juga mengacu kepada pedoman yang mengatur tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu profesi tersebut juga akan berhubungan dengan manusia atau klien, jika tidak memiliki pedoman dan tidak ada kontrol sudah dapat dipastikan akan ada kecenderungan yang merugikan. Kecenderungan yang merugikan tersebut antara lain, melaksanakan praktik yang salah, berorientasi hanya kepada finansial tanpa mempertimbangkan kondisi klien, tidak memahami aturan yang berlaku mengenai hubungan dengan klien dan hubungan dengan rekan sesam Pekerja Sosial. Hal-hal ini menjadi penting, sebab sangat memungkinkan kesalahan dapat terjadi.

Berikut beberapa hal yang menjadi tujuan adanya kode etik yaitu; pertama, untuk melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan praktik profesi. Kedua, mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketiga, merangsang pengembangan kualifikasi pendidikan dan praktik. Keempat, menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi. Terakhir, membentuk ikatan yang kuat bagai seluruh anggota dan melindungi profesi terhadap pemberlakukan norma hukum.

Selain itu kode etik juga memiliki fungsi bagi profesi, sehingga penting untuk dipahami. Pertama, sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Kedua, mencegah adanya campur tangan pihak luar dari organisasi profesi terkait etika dalam keanggotaan sebuah profesi. Etika profesi sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang sekaligus pengawal proses profesional. Ketiga, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas sebuah profesi.

Bedasarkan tujuan dan fungsi diatas, sangat jelas bahwa setiap profesi harus memiliki sebuah kode etik sebagai pedoman dan juga pengawasan dalam melaksanakan praktik atau kegiatan yang berkaitan dengan profesi tersebut. Seluruh profesi yang ada di Indonesia, seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, PERADI, PWI dan organisasi profesi lainnya memiliki kode etik dan dewan pengawas kode etik yang bertugas untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan merugikan.

IPSPI juga memiliki kode etik sebagai pedoman yang wajib dimiliki oleh Pekerja Sosial Profesional di Indonesia. Kode etik tersebut terdiri dari 12 BAB dan 31 pasal, adapun hal-hal yang diatur dalam kode etik profesi pekerjaan sosial antara lain:

  • Perilaku dan integritas pribadi
  • Kompetensi
  • Hubungan dengan klien
  • Hubungan dengan teman sejawat
  • Hubungan terhadap teman sejawat asing
  • Tanggung jawab terhadap profesi
  • Pelaksanaan kode etik
  • Pengawasan pelaksanaan kode etik profesi
  • Kode etik profesi & dewan pengawas kode etik profesi

Harapannya para Pekerja Sosial profesional di Indonesia mulai mengacu kepada kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial. Selain sebagai alat kontrol juga sebagai pelindung bagi Pekerja Sosial dalam melakukan karya secara profesional.

Seorang Pekerja Sosial Profesional penting untuk bergabung dan terlibat dengan organisasi profesi, selain berada dalam payung organisasi yang jelas, juga dapat memahami dan mengetahui perkembangan pengetahuan dan pengalaman praktik dari sesama Pekerja Sosial yang bernaung didalamnya. Dengan demikian, perkembangan Pekerja Sosial menjadi semakin bertumbuh, kuat dan profesional dalam bidang pelayanan privat maupun publik.

Daftar Pustaka

Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama. 

Ritter, J.A, Halaevalu, Mary. (2009). 101 Careers in Social Work. New York: Springer Publishing Company.

IFSW General Meeting in Montréal, Canada, (2000). http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). (2010). Kode Etik Pekerjaan Sosial. 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.