KPSI BULAT MENDUKUNG PENGESAHAN RUU PEKERJA SOSIAL

954

Gambar: Dewan Pakar, Ketua KPSI dan Ketua-ketua Organisasi Pilar

Socialworksketch.id – Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI) menggelar pertemuan awal tahun (23/1) di Cawang, Jakarta. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua KPSI, Toto Utomo B.S dan Miryam Nainggolan selaku Sekretaris Jenderal KPSI. Fokus pertemuan membahas evaluasi program tahun 2018 dan agenda tahun 2019. Ketua KPSI mengatakan bahwa pertemuan ini akan membahas agenda 2018 yang telah berjalan dan rencana agenda 2019, termasuk agenda pilar-pilar.

“Ada beberapa agenda penting di tahun 2019, salah satunya adalah advokasi Rancangan Undang-undang Pekerja Sosial dan isu-isu yang penting oleh pilar-pilar pekerjaan sosial” ujar Toto Utomo dalam sambutannya.

Rapat yang dimulai pukul 10.10 WIB ini berjalan cukup lancar. Sebanyak 13 pilar hadir pada pertemuan evaluasi KPSI dan 2 pilar berhalangan hadir. Pertemuan mengevaluasi agenda 2018 yang telah terlaksana: Berpartisipasi di The 7thAsean Social Work Consortium (ASWC) Conference17-21 September 2018 di Putra Jaya, Malaysia; Advokasi RUU Pekerja Sosial; Lokakarya RUU Praktik Pekerjaan Sosial mengundang Komisi VIII DPR; Penyusunan Daftar Isian Masalah (DIM) bersama Biro Hukum Kementerian Sosial; Penerbitan Jurnal ASEAN Social Work Journal; dan Penyusunan Modul Training on Understanding Identity of Radicalism, Terrorism, and Welfare Approaches.

Namun, Miryam mengungkapkan bahwa salah satu agenda tahun ini (2019) yang paling urgent ialah pengawalan Advokasi RUU Pekerja Sosial.

“Yang paling urgent adalah pengawalan Advokasi RUU Peksos, soal definisi, Daftar Isian Masalah dan penyampaiannya kepada DPR” ujar Miryam, Sekjend KPSI.

Agenda KPSI tahun 2019 yang disepakati antara lain: Advokasi RUU Pekerja Sosial agar disahkan oleh DPR; Forum Dialog Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia per triwulan; Konferensi Nasional Pekerjaan Sosial Indonesia; Fundraising; Memfasilitasi program-program kerjasama dengan para pemangku kepentingan; Kelengkapan Administrasi KPSI; Penyusunan Modul Training on Understanding Identity of Radicalism, Terrorism, and Welfare Approaches; Pilot Training on Understanding Identity of Radicalism, Terrorism, and Welfare Approaches; Training Strategic Communication for Social Workers.

Seluruh anggota pilar KPSI sepakat untuk mendorong dan mendukung penuh RUU Pekerja Sosial untuk disahkan oleh DPR. Kehadiran Undang-undang Pekerja Sosial sebagai kebutuhan legalitas pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi para Pekerja Sosial. Semoga RUU Pekerja Sosial menjadi kado istimewa di Hari Pekerjaan Sosial Sedunia pada bulan Maret mendatang.