AKSES MASUK KE PROFESI PEKERJAAN SOSIAL: PERBANDINGAN ANTARA SARJANA KESEJAHTERAAN SOSIAL / PEKERJAAN SOSIAL DENGAN SARJANA PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1578

Kertas Pendapat Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia – 22 Januari 2019

Dalam penjelasannya sebagai pengusul RUU peksos DPR RI yang disampaikan pada rapat kerja dengan pemerintah pada bulan januari 2019, antara lain menyebutkan bahwa: “...pekerjaan sosial memiliki dimensi yang kompleks dari sisi keilmuan maupun kerelawanan (voluntarism) yang mengakar dan tumbuh kuat dalam masyarakat”; Dan bahwa profesi pekerja sosial, bukan satu-satunya disiplin ilmu yang melakukan pekerjaan sosial”.

Oleh karenanya, DPR RI mengusulkan agar profesi pekerjaan sosial tidak hanya terdiri dari mereka yang telah lulus uji kompetensi pekerja sosial dari lulusan sarjana Ilmu Kesejahteraan sosial, tetapi juga mengakomodir peluang bagi sarjana pengembangan masyarakat.

Kertas pendapat ini menguraikan bagaimana sarjana pengembangan masyarakat tidak dapat memenuhi persyaratan akses masuk ke profesi pekerja sosial.

  1. Perihal cakupan substansi

Pengembangan masyarakat mempunyai perbedaan cakupan substansi dari profesi pekerjaan sosial Pasal 1, UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial … yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dari segi ini kesejahteraan sosial”  –  memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan kompleks. Secara de jurekesejahteraan sosial adalah ranah makro yang didalamnya terdapat bidang bidang termasuk pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial. Khusus mengenai pelayanan sosial, ketentuan itu mengatur lebih jauh bahwa pelayanan sosial dilaksanakan oleh berbagai pelaku termasuk para relawan, SDM terlatih dan pekerja sosial profesional, yakni seseorang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan / atau pengalaman praktek pekerjaan sosial.

Secara keilmuan, salah satu theorist menggolongkan empat pendekatan untuk mencapai kesejahteraan sosial, yakni 1) filantropi, 2) pekerjaan sosial; 3) administrasi dan kebijakan sosial; dan 4) pembangunan sosial. Profesi pekerjaan sosial adalah salah satu pendekatan, dan oleh karenanya, bekerja sama dengan pendekatan-pendekatan lainnya – termasuk pembangunan sosial – dalam upaya mencapai cita-cita kesejahteraan sosial.

Secara teoritik keempat pendekatan itu berkembang secara berurutan. Pada awalnya masalah-masalah dalam ranah kesejahteraan sosial diatasi melalui filantropi berdasarkan semangat kedermawanan dan amal ibadah. Ketika filantropi saja tidak lagi memadai, maka disusun praktik profesi pekerjaan sosial dengan pilar – pilar ilmu pengetahuan, nilai dan etika, serta keterampilan pelayanan. Selanjutnya, melalui praktik pekerjaan sosial didapati bahwa intervensi dan pelayanan pekerjaan sosial yang bersifat peripheral tidak memadai untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang meluas dan mengakar, dan untuk itu diperlukan penyelenggaraan administrasi sosial, dan solusi-solusi struktural melalui advokasi peraturan dan perundangan dalam bentuk kebijakan sosial. Pada saatnya, intervensi pada tataran mikro dirasakan tidak lagi memadai, maka diperkenalkan juga pendekatan yang bersifat makro dalam bentuk pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat.

Sementara konfigurasi teoritik studi pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat memperlakukan topik kesejahteraan sosial sebagai satu dari banyak aspek dalam domain keilmuan a, seperti pemerintahan, ekonomi, tanggung jawab sosial dan sebagainya.

Ditinjau dari segi ontologi dan epistemologi,  terdapat perbedaan mendasar antara pekerjaan sosial dengan disiplin  pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat.

Pekerjaan sosial, yang secara global diakui sebagai suatu profesi, bertumpu pada perangkat teoritik tentang perilaku manusia di dalam lingkungan sosialnya (human behavior and social environment); sistem nilai termasuk filosofi, ideologi dan etika profesi pekerjaan sosial; serta pendekatan, metodologi, serta teknik pekerjaan sosial. Keajegan praktik pekerjaan sosial selama lebih dari satu abad diawasi oleh Federasi dan Asosiasi Pekerjaan Sosial dengan jaringannya pada tataran global, regional, dan Nasional.  Di dalam ilmu pekerjaan sosial, terdapat suatu sub kajian tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) sebagai salah satu pendekatan atau strategi untuk membantu dan memperbaiki keberfungsian klien melalui intervensi yang pada komunitas.

Studi Pembangunan di pihak lain, yang tumbuh dan berkembang dari mazhab pembangunan (development ism), adalah suatu cabang dari ilmu sosial interdisipliner yang substansi materinya masih terus mencari bentuk sebelum mencapai keajegan yang memadai untuk menjadikannya suatu profesi.  Terutama dalam hal tata nilai, keterampilan kepakaran, dan organisasi pengawasan praktik.  Secara substansi, disiplin ini mengkaji aspek-aspek makro dari perubahan sosial di negara-negara berkembang.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah ranah luas yang didalamnya terdapat, diantaranya, dua unsur yang berbeda substansinya yakni profesi pekerjaan sosial dan disiplin pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat.

Kedua unsur ini mempunyai sebagian kesamaan tetapi secara umum mereka berbeda. Profesi Pekerjaan Sosial mempunyai sub bidang mikro yang disebut pengembangan masyarakat; sementara studi pembangunan sosial mempunyai sub kajian mikro yang disebut kesejahteraan sosial.

  1. Perihal Kurikulum

Kurikulum studi pengembangan masyarakat per se tidak dirancang untuk menghasilkan pekerja sosial.

Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), pada tahun 2011, menyusun Kurikulum Inti Pekerjaaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial guna memastikan bahwa pekerja sosial dibekali dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teori, filosofi dan etika, keterampilan pelayanan dan kesadaran diri sebagai anggota korps profesi pekerjaan sosial.Kurikulum ini  bukan saja memperhatikan dinamika, potensi dan kebutuhan lokal dan nasional tetapi juga didasarkan pada standar kurikulum global yang dirumuskan oleh International Association of School of Social work (IASSW) dan International Federation of Social Workers (IFSW) sejak tahun 2004.

Pada tahun 2014, IPPSI yang berubah menjadi Asosiasi pendidikan Peksos/ Kesos seluruh Indonesia (ASPEKSI), dengan keanggotaan yang terdiri dari 32 perguruan tinggi, memperbarui suatu standar kurikulum inti untuk kesejahteraan atau pekerjaan sosial. Masing – masing perguruan tinggi anggota asosiasi menyepakati kewajiban untuk memuat setidak-tidaknya 40 % dari seluruh jumlah kurikulum program sarjana, yang setara dengan sekitar 19 mata kuliah setara dengan 57 sks dari keseluruhan144 sks yang disyaratkan untuk mendapatkan kelulusan S1. Komposisi ini memberikan banyak ruang bagi masing-masing sekolah untuk mengembangkan mata-mata kuliah yang sesuai dengan konteks, kebutuhan dan potensi lokal.

Standar kurikulum nasional ini kurang lebih sama dengan konteks di berbagai negara dimana persyaratan untuk memasuki profesi adalah dari bidang studi kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, sebagai berikut:

  • Australia (BSW, 4 th)
  • Canada (BSW 4th)
  • Inggris (BA atau Bsc Social Work, BSW, atau Dip SW, 3th)
  • Malaysia (Bsc Social.Work, BSW 4th)
  • Philippines (BSW, BS in social work, 4th)
  • Singapore (BSW, Dip SW 4 th)
  • Skandinavia (BSW, 3.5 th)
  • Thailand (BSW 4th)
  • USA (BSW 4th)

Di Indonesia pada tahun 2014 tersebut,  perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai program studi pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat menyatakan bahwa kurikulum mereka sungguh berbeda dari konfigurasi kurikulum standar kesejahteraan dan pekerjaan sosial.

Mereka menyatakan bahwa kwjian mereka adalah tentang fungsi makro pilar-pilar masyarakat yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan sosial di dalam konteks kesejahteraan sosial. Di dalamnya terdapat unsur-unsur kajian tentang pemerintahan, kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial korporasi, dsb. Sub-sub kajiannya, antara lain, Pembangunan Sosial yang berasal dari studi pembangunan; Pengembangan Masyarakat dari Sosiologi Pedesaan; dan Pengembangan Masyarakat Islam dari studi Keagamaan.

Maka sarjana pengembangan masyarakat yang dihasilkan dari pendidikan perguruan tinggi dengan kurikulum ini, mempunyai perangkat ilmu yang berbeda dari persyaratan untuk mempunyai akses terhadap profesi pekerjaan sosial.

  1. Perihal Sumber daya manusia

Kesenjangan ketersediaan pekerja sosial pada saat ini tidak dapat menjadi pembenaran untuk membuka akses masuk profesi pekerjaan sosial terhadap sarjana pengembangan masyarakat.

Luasnya cakupan pelayanan sosial dan kerumitan masalahnya, banyak orang dari berbagai kategori untuk ikut berpartisipasi di dalam. Banyak diantaranya adalah para relawan dan dermawan, aktivis, dan orang-orang yang terlatih untuk membantu melaksanakan pelayanan sosial. Sebagian anggota masyarakat menganggap siapa saja yang bekerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pekerja sosial. Sayangnya anggapan ini kurang tepat walaupun sudah salah kaprah.oleh sebab itu tidak mengherankan bahwa pekerja pengembangan masyarakat terkadang, secara kurang tepat disamakan dengan pekerja sosial.

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial membawa sedikit perbaikan dengan mengatur bahwa pelayanan sosial dilaksanakan oleh pelaku kesejahteraan sosial yang terdiri dari relawan sosial, tenaga terlatih, dan pekerja sosial profesional.

Penyebutan pekerja sosial tidak bermakna bahwa ia lebih tinggi atau rendah dari pelaku kesejahteraan sosial yang lainnya. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, misalnya, tenaga pengembangan masyarakat atau tenaga kesejahteraan terlatih yang mempunyai latar belakang ilmu atau praktik ekonomi, dapat melakukan lebih banyak intervensi dalam mencari penyelesaian. Justru eksistensi kepakarannya itulah yang bermanfaat untuk tercapainya kesejahteraan kelompok miskin.

Dalam hal penanganan masalah sosial baik pada tataran individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, dan diperlukan intervensi yang khusus, maka lebih diperlukan pelayanan dari pekerja sosial, yakni seseorang profesional yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan /atau pengalaman praktek pekerjaan sosial.  Khusus tentang pekerja sosial, mereka menyelenggarakan pelayanan sosial baik pada tataran mikro seperti orang-perorangan dan keluarga, mezzo pada tataran kelompok dan komunitas, serta makro pada tataran kebijakan, peraturan dan perundangan.

Sarjana kesejahteraan sosial dan sarjana terapan pekerjaan sosial sebagai pelaku profesi utama dalam kesejahteraan sosial, mempunyai kompetensi sebagai  pelaku profesional layanan sosial. Sebagai pembanding, sarjana pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat mempunyai kompetensi sebagai analisis, perencana, dan pelaksana pembangunan sosial, tetapi mereka bukan termasuk kategori pekerja sosial. Mengingat disiplin  pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat tidak mengadopsi standar kurikulum kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial, maka mereka tidak dapat menghasilkan lulusan yang dapat menjadi pekerja sosial.

Dari sisi SDM, Kementerian sosial memperkirakan keperluan pekerja sosial mencapai 150.000 orang. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memperkirakan jumlah anggotanya mencapai 25,000 lembaga kesejahteraan sosial. Sementara kebutuhan SDM pekerja sosial di kalangan NGO tidak terlalu banyak tetapi angkanya terus meningkat. Bagaimanapun, dalam kenyataan saat ini, tercatat tidak lebih dari 100 posisi pada seleksi CPNS 2018 yang tercantum dengan nomenklatur pekerja sosial.

Dengan ketersediaan sarjana kesejahteraan sosial dan sarjana terapan pekerjaan sosial yang sudah ada sejak tahun 1960an, ditambah dengan 35 perguruan tinggi kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial yang ada, kebutuhan akan SDM pekerja sosial generalis dapat dikatakan mencukupi untuk saat ini. Kesenjangan terjadi pada tataran madya dan lanjutan seperti case manager, supervisor atau spesialis yang masih mengalami banyak kesenjangan. Tambahan lagi, Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI) memproyeksikan bahwa, berdasarkan hukumsupply-demand pasar, maka perguruan-perguruan tinggi akan dengan sendirinya mengisi kesenjangan pasar dengan melakukan retrofittingterhadap program-program studinya, dan / atau membuka program-program studi yang menghasilkan sarjana kesejahteraan sosial dan sarjana terapan pekerjaan sosial.

Pendidikan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial melalui berbagai mekanisme  akan dapat memenuhi keperluan SDM termasuk sertifikasi kualifikasi, penyetaraan, dan fast-track progamme terutama selama masa peralihan lima tahun yang tercantum pada usulan peraturan peralihan.

Bagian dari mekanisme itu adalah, sementara secara intensif melakukan fast track programme,  kesenjangan SMD pada nomenklatur pekerja sosial dapat diisi dengan kategori Ahli Pratama, Muda dan Madya Pekerjaan Sosial dari pendidikan vokasi pekerjaan sosial maupun asisten pekerja sosial lulusan dari sekolah kejuruan.

Maka membuka akses masuk profesi pekerja Sosial kepada sarjana pengembangan masyarakat bukanlah suatu langkah yang strategis. Apalagi kalau pembenarannya adalah berdasar pandangan tentang  kesenjangan ketersediaan pekerja sosial pada saat ini.

  1. Perihal pengawasan praktik

Sarjana kesejahteraan Sosial dan sarjana terapan pekerjaan sosial pada saatnya akan diawasi oleh organisasi profesi berdasarkan komitmen kompetensi profesional dalam hal integritas teoretik, konsistensi ketaatan etik, dan kecakapan keterampilan teknik. Hal ini tidak dapat diterapkan terhadap sarjana ilmu sosial dengan konsentrasi pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat

Organisasi profesi pekerja sosial menjadi wadah bagi kiprah sarjana kesejahteraan Sosial dan sarjana terapan pekerjaan sosial yang sudah menjadi praktisi profesional, berfungsi sebagai pembina, pengawas dan penjaga praktik profesi pekerja sosial yang berdasar pada pondasi, pilar, dan atap profesi pekerjaan sosial. Jantung dari profesi pekerjaan sosial yang dibina oleh organisasi profesi ini mencerminkan komitmen profesi pekerja sosial terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia termasuk pemenuhan kebutuhan, pengembangan, rehabilitasi, dan pelindungan dasar; penguatan keberfungsian sosial dan perbaikan status kesejahteraan sosial. Warga profesi melalui organisasi profesi dipastikan untuk mewujudkan komitmen untuk memenuhi hak, pelindungan, dan perkembangan kelompok dan warga negara yang terpinggirkan, teraniaya,  atau kurang beruntung;  serta komitmen untuk memperbaiki kebijakan sosial manakala diperlukan.

Misi organisasi profesi pekerja sosial untuk menjaga kerangka pembelajaran penerapan serta pelaksanaan pelayanan sosial ini tidak dapat diterapkan terhadap sarjana pembangunan sosial atau pengembangan masyarakat. Hal ini semata-mata karena bidang yang diajarkan sungguh berbeda dari ruh dan tubuh profesi pekerjaan sosial. Tambahan lagi, fakta bahwa perguruan-perguruan tinggi itu melepaskan diri dari Asosiasi Pendidikan Pekerjaan dan Kesejahteraan Sosial Indonesia (ASPEKSI), maka organisasi profesi pekerja sosial tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi praktiknya.

Kesimpulan
Mengingat RUU Pekerjaan Sosial mengatur hal ihwal Pekerja Sosial, ia menggunakan pendekatan yang puristdemi mendudukkan Pekerjaan Sosial dalam kontinum yang terbentang dari  filantropi sampai dengan pembangunan sosial. Walaupun terkesan sempit dan membatasi, ini penting untuk menegaskan sosok profesi pekerjaan sosial. Ini dilakukan dengan menyentuh kisi-kisi historis, filosofis, dan diimbangi dengan membangun pendekatan multi-disipliner yang bermakna keterkaitan dan hubungan kerjasama lintas profesi dan menjembatani kehadiran berbagai pelaku dalam sistem pembangunan.

Berdasarkan perbedaan mendasar dalam hal cakupan keilmuan, kurikulum pendidikannya, dan objek materiil yang didapatkannya, seorang sarjana pengembangan masyarakat tidak dapat mengakses masuk profesi pekerjaan sosial.

Mengisi kesenjangan SDM pekerja sosial dengan cara melonggarkan akses masuk profesi pekerja sosial bukan saja tidak sesuai dengan kisi-kisi keilmuan, etika, dan pragmatisme; langkah ini juga akan mementahkan tujuan dari RUU Pekerja Sosial, yaitu untuk memformalkan profesi pekerjaan sosial.

Disusun oleh DR. Puji Pujiono, MSW atas nama Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia dengan masukan dari berbagai eksponen konsorsium.

DOWNLOAD  BAHAN: https://bit.ly/2FQP3yn