7 TAHUN BERJALAN, RUU PEKERJA SOSIAL RESMI DISAHKAN!

1639

Gambar 1: Pekerja Sosial, Akademisi, Mahasiswa merayakan pengesahan UU Pekerja Sosial di Gedung MPR/DPR

Socialworksketch.id– Seluruh Pekerja Sosial Indonesia merasakan kebahagiaan yang sempurna. Penantian sejak tahun 2012 berakhir sudah. Beberapa perubahan nama sempat membuat tegang para stakeholder yang memerlukan legalitas formal ini. Meski demikian, Komisi VIII DPR RI semula menawarkan alternatif nama RUU Praktik Pekerjaan Sosial kemudian berubah menjadi RUU Pekerja Sosial.

DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-undang Pekerja Sosial pada rapat paripurna (3/9) di Gedung Nusantara II, Senayan. Ketua Panja, Dr. TB. H. Ace Hasan S, M.Si menyampaikan laporannya bahwa sekolah profesi harus segera diimplementasikan atau dilaksanakan agar pembekalan ilmu pengetahuan, dan keterampilan Pekerja Sosial semakin lengkap sehingga bisa menjadi Pekerja Sosial yang profesional.

“Dengan disahkannya RUU Pekerja Sosial menjadi sebuah Undang-Undang, hal ini merupakan sebuah aset yang sangat berharga yang harus dilaksanakan atau dijalankan dengan baik dan konsisten sehingga dapat terwujudnya pekerja sosial yang profesional yang dapat membantu para kliennya dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Ace.

Ketua Komisi VIII, Dr. M. Ali Taher dan Menteri Sosial, Dr. Agus Gumiwang, MBA, secara terpisah menyampaikan tentang urgensi dari RUU Pekerja Sosial. Keduanya sepakat bahwa Undang-Undang ini akan memudahkan Pekerja Sosial dalam berpraktik.

“Rancangan Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah bagi pekerja sosial sebagai profesi. Undang-Undang ini merupakan pengaturan legal dan formal bagi pekerja sosial. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja sosial, jaminan pekerja sosial, standar pelayanan yang diberikan, pendidikan profesi bagi generasi pekerja sosial berikutnya.” kata Ali Taher.

Undang-Undang Pekerja Sosial mengawali perjalanan pekerja sosial untuk lebih baik karena adanya kompleksitas masalah di Indonesia dan pelayanan kesejahteraan sosial yang belum optimal.

“Permasalahan sosial di Indonesia mulai dari kemiskinan, keterpinggiran, korban bencana, kasus kekerasan, masalah kesenjangan sosial ekonomi, hingga revolusi industri 4.0 memberikan dampak bagi perubahan sosial di masyarakat. Undang-Undang Pekerja Sosial dirancang untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pekerja sosial,” kata Ali.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua Komisi VIII, data laporan tahun 2012 tentang pekerja sosial dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

“Adanya peningkatan jumlah penduduk semakin memunculkan permasalahan sosial di masyarakat. Data pekerja sosial di Indonesia yang hanya mencapai 15.552 dengan jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) mencapai 15,5 juta jiwa. Indeks rasionya 1 pekerja sosial menangani 1000 PPKS, sedangkan idealnya 1 pekerja sosial menangani 100 PPKS. Hal inilah yang semakin menguatkan alasan perlunya Undang-Undang,” lanjut Ali.

Undang-undang Pekerja Sosial, dinyatakan sah oleh Wakil Ketua DPR, Utut Adianto setelah seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju atas pengesahan UU Pekerja Sosial.

“Apakah RUU Pekerja Sosial dapat disetujui menjadi Undang-Undang?”, tanya Utut.

Seluruh anggota dewan merespon dengan menyatakan kesetujuannya atas pengesahan RUU Pekerja Sosial menjadi UU Pekerja Sosial.

Pada rapat paripurna, Menteri Sosial menegaskan pada sambutannya bahwa UU Pekerja Sosial akan menjadi sejarah baru dan perlu untuk mengatur masalah kesejahteraan sosial  melalui pekerja sosial.

“Undang-Undang Pekerja Sosial yang berisi 12 bab dan 69 pasal telah disahkan dan menjadi sejarah baru bahwa Indonesia memiliki UU yang mengatur masalah kesejahteraan sosial lewat pekerja sosial.” Kata Agus.

Pada akhir sambutannya, Menteri Sosial menyampaikan harapan agar Pekerja Sosial dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan layanan kepada penerima manfaat.

“Pemerintah perlu memiliki payung hukum untuk melindungi praktik Pekerja Sosial di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini, Pekerja Sosial dapat bekerja lebih profesional dalam pemberian layanan bagi penerima manfaat.” tutup Agus.

Gambar 2: Ketua Panja RUU Pekerja Sosial, Dr. TB. H. Ace Hasan S, M.Si menyampaikan sambutan kepada seluruh hadirin yang menyaksikan pengesahan UU Pekerja Sosial

Gambar 3: Komunitas Pekerjaan Sosial dan pilar-pilar KPSI berfoto bersama Menteri Sosial, Dr. Agus Gumiwang, MBA

Gambar 4: Pilar-pilar Pekerjaan Sosial Indonesia berfoto bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI setelah UU Pekerja Sosial Disahkan

Gambar 5:Tim Rumah Pekerja Sosial turut merayakan kelahiran UU Pekerja Sosial