ADVOKASI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BELUM SELESAI!

869

Gambar 1: Aksi Mendesak Disahkannya RUU PKS

Socialworksketch.id – Minggu (10/2) pagi tepat didepan Hotel Indonesia Kempinski, para muda-mudi Jaringan Muda Setara mengadakan orasi dan aksi mencari dukungan melalui tanda tangan berbagai pihak. Aktivitas ini menjadi sebuah gerakan untuk mengajak serta masyarakat di momen Car Free DayJakarta untuk mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Kasus kekerasan seksual belakangan banyak terjadi di sekitar kita. Kasus tertinggi yang terjadi di ranah privat atau personal yang dilakukan oleh pacar sebanyak 1.528 orang berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018. Fakta tersebut menjadi pusat perhatian para aktivis perempuan, masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap isu kekerasan seksual.

Pada sisi lain, mekanisme aturan dan keberpihakan terhadap ancaman dan penyelesaian kasus kekerasan seksual masih belum berpihak kepada korban. Tuntutan lainnya ialah tersedia payung hukum yang kuat dengan fokus pada sembilan jenis bentuk kekerasan; pemerkosaan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Salah seorang peserta aksi, Eka Nova Andriani, menyatakan DPR harus segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Kita mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena tidak ada lagi alasan untuk tidak disahkannya lagi RUU kekerasan seksual ini.” tegas Eka.

Lebih lanjut, Eka berharap dengan adanya RUU PKS menjadi Undang-undang dapat menjamin dan mengusahakan agar korban mendapat keadilan sebenarnya.

“Harapannya memang ini harus segera disahkan agar korban-korban menjadi tidak takut lagi untuk melapor, kemudian kasus-kasus di kampus-kampus itu terungkap, kaya dosen ke mahasiswa kemudian pacar terhadap pacarnya juga, seperti itu. Karena sekarag ini banyak sekali korban-korban takut melapor dengan alasan aib lah, dengan alasan menjaga nama baik lah atau apa pun, karena alasan-alasan itu yang semakin melanggengkan kekerasan seksual itu sendiri.” tutup Eka.

Aksi di Car Free Day bundaran Hotel Indonesia ini menginformasikan dan mengajak masyarakat untuk mendukung RUU PKS karena tidak ada jaminan hukum yang dapat melindungi perempuan, laki-laki, anak-anak yang menjadi korban. (A/J)

Gambar 2: Penikmat Care Free Day sedang memberikan dukungan tanda tangan


– PERNYATAAN SIKAP JARINGAN MUDA SETARA –

KAMI BUTUH RASA AMAN, KAMI BUTUH RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEGERA DISAHKAN!!!

Menurut catatan tahunan KOMNAS Perempuan tahun 2018, pelaku kekerasan seksual tertinggidi ranah privat/ personal adalah pacar yaitu sebanyak 1.528 orang. Kekerasan seksual dalam pacarana sangat rentan dialami orang muda, namun masih sulit dideteksi dan jarang dilaporkan karena tidak ada payung hukumnya. Banyak kasus kekerasan seksual menimpa orang muda namun justru disertai dengan logika-logika yang menyalahkan korban. Ketika perempuan muda berani melapor seringkali tidak dipercaya, dicap “mengundang”, “tindakan suka sama suka” bahkan mendapat serangan balik ancaman kriminalisasi dengan tuduhan “pencemaran nama baik” dan berbagai resiko-resiko lainnya. Akibatnya perempuan muda tidak berani melapor.

Sebagai jejaring perempuan muda kampus kami juga menemukan bahwa melaporkan kekerasan seksual di lingkungan akademik bukanlah hal yang mudah. Masus Agni adalah salah satu dari sekian banyak cerminan ketidakberpihakan kampus pada korban, kampus tidak memiliki mekanisme penyelesaian kasus yang tegas, cenderung mengabaikan dan menutup-nutupi kasus kekerasan seksual demi menjaga nama baik kampus. Agni menjadi contoh nyata, kasusnya “dipaksa selesai”, pelaku hanya meminta maaf, tuntutan korban agar pelaku di D.O. tidak ditanggapi dengan serius oleh kampus, karena kampus tidak mampu menangkap penyelahgunaan relasi kuasa pada kasus tersebut.

Seperti diketahui, selama ini dasar hukum yang digunakan untuk kasus kekerasan sekusal adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana hanya berpijak pada perlindungan nilai kesusilaan. Ada banyak bentuk kekerasan seksual yang tak terakomodir jika acuannya hanya KUHP. Minimnya proses penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual dalam perlindungan terhadap korban justru menjadi penghampat produktifitas perempuan muda karena tidak adanya jaminan rasa aman dan bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu kami berkpentingan untuk mendesak segera disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang berpihak pada korban demi terpenuhinya kebutuhan akan ruang yang aman dan setera bagi korban dalam menyuarakan kasusnya. RUU PKS perlu disahkan agar ada payung hukum yang lebih jelas dan tegas yang meregulasi perlindungan terhadap korban.

Sebagai payung hukum, RUU PKS tentu menjamin orang muda terhindar dari resiko-resiko “Victim Blaming”, dan dapat mendorong keberanian orang muda untuk bersuara bahwa kekerasan dan pelecehan seksual adalah tindak kriminal. Sehingga korban yang berani bicara tidak seharusnya mendapatkan intimidasi dari siapa pun baik masyarakat maupun aparat kepolisian. RUU PKS juga akan melindungi korban dan pendamping dari resiko kriminalisasi. RUU PKS hadir sebagai penyempurna dengan mengatur sembilan jenis bentuk kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Berlaku di  berbagai lini relasi, baik keluarga, perkawinan, pacarana, maupun ruang public. Payung hukum spesifik untuk perkara ini jelas sangat diperlukan agar korban mendapatkan hak penanganan, perlindungan dan pemulihan.

RUU ini juga mengakui bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan partisipasi masyarakat yang luas, sehingg kekerasan seksual bukan lagi hanya urusan personal tetapi urusan public yang harus dijamin proses dan penyelesainnya oleh negara. Ruang-ruang untuk berpartisipasi harus dibuka seluas-luasnya agar korban tidak lagi bungkum dan dapat dengan bebas menyampaikan kasusnya. Mendiamkan dan menutup-nutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi sama halnya dengan memberi kemenangan bagi setiap pelaku kekerasan seksual.

Jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak segera disahkan, sama halnya dengan membiarkan kami terus dihantui rasa tidak aman dan bayang-bayang resiko menjadi korban kekerasan seksual.

Jika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak segera disahkan, sama halnya dengan membiarkan korban semakin bertambah dan tidak mendapatkan keadilan.

DPR RI Segera Wujudkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang berpihak pada Korban!!!

Kami adalah kita yang tidak mau menunggu dan menunda dalam melawan kekerasan seksual.

Jaringan Muda Setara: (WA:085753514559, telp: 087887085871)
Email: yangmudayangmelawan@gmail.com IG:jaringmuda Twitter: @MudaMelawan