KPSI DITENGAH PUSARAN PERKEMBANGAN SOSIAL DI INDONESIA

177
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc, Ketua Umum KPSI

Tidak banyak yang mengetahui dan menyangka bahwa tahun 2011 menjadi tonggak sejarah lahirnya ide sebuah perkumpulan yang berkonsentrasi terhadap perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia. Bermula dari Asean Social Work Consortium (ASWC) yang mendorong negara-negara anggota untuk menghadirkan perwakilan dengan membentuk konsorsium, maka lahirlah Konsorium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI). 

Selama sekian tahun berdiri, Konsorsium telah mengabdi untuk perkembangan profesi, secara turun temurun cita-cita dan legacy diwariskan sejalan dengan harapan untuk masa depan. Amanah yang besar disandarkan pada pundak sejak awal meletakan fondasi, konsorsium menjadi penerus cita-cita memanusiakan manusia dan siap sedia menjadi wadah untuk penanganan sosial serta melihat kedepan dalam mengawal, mendorong, dan mendasari pembangunan nasional. Sebagai bagian dari ASWC, penting bagi KPSI mempelajari rencana kerja ASWC sebagai rujukan agenda yang dapat menjadi penguat pilar KPSI dan berkontribusi aktif dalam pengembangan profesi di ASEAN.

Harapan-harapan akan kemajuan kesejahteraan tercermin dalam perkembangaan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia, diantaranya upaya perkembangan sistem jaminan sosial dan kesehatan yang menjadi sorotan belakangaan ini. Kemajuan dan hambatan menjadi tantangan dalam misi penanganan dari sekian banyak masalah sosial di Indonesia. Namun, sama halnya terdapat tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah novel, realita di negeri ini sebuah keunggulan diikuti dengan berbagai persoalan. Kesenjangan sosial, kemiskinan, marjinalisasi, dan tekanan lainnya datang bersamaan dengan laju pembangunan. Maka disini tantangan pemetaan pembangunan menjadi hal yang harus diberikan perhatian agar tetap menghormati hak asasi dan keadilan serta tetap memberikan kepercayaan pada potensi manusia di Indonesia. 

Pengesahan undang-undang Pekerja Sosial Nomor 14 Tahun 2019 menjadi titik puncak perjuangan profesi. Sejak itu, kobaran semangat diperlihara untuk terus meningkatkan kualitas dan performa profesi di Indonesia. Ditetapkannya pekerja sosial sebagai profesi resmi dengan undang-undang menambah kepastian profesi ini menjadi pekerjaan yang dilindungi profesinya dan para pekerja nya. Namun, bukan berarti perjuangan untuk profesi berhenti sampai disini. Maka selanjutnya, KPSI membentuk tim kerja yang berkoordinasi dengan Sekjend dan biro hukum Kementerian Sosial untuk menetapkan jadwal pembahasan mengenai tindak lanjut pasca pengesahan Undang-undang Pekerja Sosial. 

Buah dari pembahasan tersebut, disepakati empat peraturan yang harus dibuat yaitu; Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Praktik Peksos, Peraturan Menteri Sosial tentang Registrasi dan Ijin Praktik Pekerja Sosial, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Pekerja Sosial dan Uji Kompetensi, Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi Sosial. Per- Desember 2020, telah tercapai; (1) Peraturan Menteri Sosial No. 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial, (2) Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2020 tentang Registrasi dan Ijin Praktik Pekerja Sosial, (3) Draft Peraturan Menteri Pendidikan Profesi Peksos dan Uji Kompetensi, (4) Draft Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi Sosial. Dengan terlahirnya peraturan-peraturan lanjutan dari undang-undang pekerja sosial, diharapkan akan semakin menguatkan profesi serta pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia. Tentu perlu adanya perhatian akan keberlanjutan dan pengembangan profesi agar dapat semakin memberikan pelayanan terbaik, kinerja terbaik, dan pendidikan terbaik.

KPSI bersama pilar-pilarnya telah mendayung cukup jauh dari tempat semula. Banyak rintangan yang telah dilalui. Meski demikian, seluruhnya kompak untuk tujuan bersama. Pasca kepemimpinan Alm. Toto Utomo Budi S dan Miryam Nainggolan selama dua periode, maka tibalah era kepemimpinan baru dengan misi yang lebih besar dan menantang. Banyak prestasi dan kenangan yang dihasilkan dari era dua keperiodean kepemimpinan KPSI. Kini Nakhoda baru memiliki tugas lebih berat untuk menghantarkan tujuan kepada pulau-pulau nusantara.

Tahun ini secara mufakat, seluruh pilar memilih Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc menjadi pemimpin KPSI. Tugasnya tidak mudah, membawa KPSI merealisasikan cita-citanya. Tetapi rasa optimisme, sikap kolegial, seni profesional dan tonggak integritas telah dimiliki oleh beliau untuk mengemudikan kapal besar ditengah bumi Indonesia.

Periode baru bermula sejak hari ini, dengan masa bhakti tahun 2021-2026. Ketua Umum KPSI, Prof. Bambang Shergi menyatakan bahwa KPSI akan berfokus kepada penguatan dan promosi pilar anggota KPSI agar dapat melayani dengan pelayanan terbaik, terbangun postur, serta dapat tampil dan dikenal masyarakat luas. 

“Kita akan berfokus untuk menguatkan dan mempromosikan pilar anggota agar dapat memberikan pelayanan terbaik, tampil dan dikenal masyarakat luas dengan landasan motto “Mendorong Pengembangan Kualitas Pelayanan Sosial”, KPSI berupaya dengan kapasitas dan kemampuannya untuk memungkinkan pilar-pilar didalamnya untuk memberikan pelayanan sosial yang semakin baik dalam segi skala dan kualitas.” ujar Bambang.

Saat ini, KPSI akan berfokus pada agenda tahun pertama terlebih dahulu. Paling tidak ada 3 hal yang digarisbawahi, peertama tentang komunikasi dan kerjasama; Kedua hal; dan Ketiga tentang advokasi dan penguatan pilar.

“Pada tahun pertama ini kami akan berfokus untuk membahas dan merumuskan tiga bidang kerja yaitu Pertama, komunikasi dan kerjasama, dimana bidang ini menopang upaya konsolidasi internal dan mengupayakan komunikasi-pengenalan untuk membuka kerjasama pendanaan dan berbagai bentuk sumber dari pihak eksternal. Kedua, Publikasi jurnal dimana bidang ini akan meneruskan produksi jurnal dan akan diteruskan dalam konteks mempromisikan dan menghasilkan artikel terbaik dalam lingkup ASEAN Social Work JurnalKetiga, bidang advokasi dan penguatan pilar yang akan menagendakan beragam keperluan pendukung untuk meletakkan landasan hukum bagi pengembangan profesi pekerjaan sosial, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial.” tutup Bambang.